Jenis Pelayanan :  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

• Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Siswa SD/MI sederajat yang lulus seleksi PPDB Jadwal kegiatan Materi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Membentuk panitia MPLS Mengadakan rapat panitia Menyusun rencana kerja Mendata Ulang Siswa Kegiatan MPLS Laporan kegiatan MPLS
3.	Jangka waktu pelayanan	7 hari
4.	Biaya / tarif	–
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran di SMP Negeri 1 Larangan Telepon : – Email : smpn01larangan@gmail.com

• Proses Pengelolaan Pelayanan(Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Permendagri no.52/2011 tentang SOP Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Permendikbud no. 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. SK Kepala Sekolah Tentang Panitia MPLS
2.	Sarana dan prasarana	ATK; Komputer; Printer’ Meja/Kursi; Internet
3.	Kompetensi pelaksana	SMA Semua Jurusan S1 Semua Jurusan S2 Semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah Kepala Dinas Penddikan Komite Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan :   “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan akhir kegiatan

Standar Operasional Prosedur MPLS

Jenis Pelayanan : Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB)

• Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Ijazah SD/MI SKHU Rapor asli dan foto copy kls 4, 5 dan 6 yang dilegalisir rangkap 2. Sertifikat / Piagam prestasi akademik atau non akademik asli dan foto copy rangkap 2. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar Foto Copy Kartu Keluarga Foto Copy Akte Kelahiran
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Calon peserta didik baru datang ke SMP Negeri I Larangan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran sebagai peserta didik baru dan menyerahkan kembali kepada petugas bersama dengan persyaratan yang lain Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas yang diserahkan oleh calon peserta didik baru Setelah berkas lengkap, petugas mencatat dalam buku data dan menyerahkan kartu peserta seleksi PPDUB kepada calon peserta didik baru
3.	Jangka waktu pelayanan	26 Hari Kerja
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan

• Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional; Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan; Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan; Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah; Permendikbud Nomor14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama.
2.	Sarana dan Prasarana	Alat tulis kantorKursi dan meja.Buku data penerimaan peserta didik baru.
3.	Kompetensi Pelaksana	S1 Memiliki kompetensi dalam hal  PPDB
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan  dan Pengawas Dinas Pendidikan
5.	Jumlah pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I larangan

Standar Operasional Prosedur PPDB

Jenis Pelayanan : Mushola

• Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Beragama Islam Warga SMP Negeri 1 Larangan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Membentuk Team  Pelayanan Mushola Mengadakan Rapat Team Pelayanan Mushola Membuat Jadwal Pelaksanaan Pelayanan Mushola Sosialisasi Kegiatan  Pelayanan Mushola Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Mushola Evaluasi Kegiatan Pelayanan Mushola
3.	Jangka waktu pelayanan	12 Bulan
4.	Biaya / tarif	–
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Alamat : Jl. Raya Larangan Kotak Saran Email     : smpn01larangan@gmail.com

• Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti SK Team Pelaksana Pelayanan Mushola
2.	Sarana dan prasarana	Mushola, ATK, Al-Qur an, Sound Sistem, Peralatan Sholat
3.	Kompetensi pelaksana	S1 Semua Jurusan S2 Semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah Kepala Dinas Pendidikan
5.	Jumlah Pelaksana	13 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan :   “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	– Rapat Team Pelaksana Kegiatan Mushola – Laporan Bulanan

Standar Operasional Prosedur Musholla

Jenis Pelayanan : UKS

• Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Siswa sakit di sekolah Rekomendasi guru / BK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Menetapkan petugas pelayanan UKS Menyusun program kerja Mensosialisasikan penggunaan UKS kepada siswa Melaksanakan pelayanan UKS Petugas mencatat siswa yang sakit di buku pelayanan UKS Jika dianggap butuh perawatan lanjutan, sekolah menghubungi orang tua / wali murid untuk menjemput siswa yang bersangkutan
3.	Jangka waktu pelayanan	Setiap hari kerja jam 07.00 sampai sampai jam pulang sekolah
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Kotak Saran di SMP Negeri 1 Larangan Email : smpn01larangan@gmail.com

b. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 45; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 bab V Tentang Kesehatan dalam Pasal 45 ayat (1); Permendiknas RI No. 24 Tahun 2007, Tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA; SK Pembagian Tugas Semester Genap No. 422/03/432.301.37/2020 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah
2.	Sarana dan prasarana	Ruangan khusus UKS Tempat tidur, kasur, bantal, kipas angin Kotak P3K Obat-obatan Meubel Timbangan badan Alat pengukur tinggi badan
3.	Kompetensi pelaksana	SMA sederajat S1 semua jurusan
4.	Pengawasan Internal	Petugas UKS Staf TU Kepala Sekolah
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang (terjadwal)
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan : “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Setiap Akhir bulan

Standar Operasional Prosedur UKS

Jenis Pelayanan : Pembuatan KTA Perpustakaan

• Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	SK Kepala Sekolah No. 424/94/432.301.23/2018 tentang Tenaga Perpustakaan. Formulir Pendaftaran Pas Foto Terbaru ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Mengedarkan formulir pendaftaran pada siswa baru Menyerahkan formulir pendaftaran ke petugas perpustakaan Menerima formulir pendaftaran dari siswa Mengecek dan mengurutkan sesuai kelas Menginput data dari formulir pendaftaran, memasukkan data ke data base perpusatakaan sekolah Mengecek data siswa Mencetak KTA Menyerahkan KTA ke wali kelas VII
3.	Jangka waktu pelayanan	15 hari
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Datang langsung ke SMP Negeri 1 Larangan Kotak Saran

• Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Permen No. 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Peraturan Kepala Perpustakaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. SK Kepala Sekolah No. 424/94/432.301.23/2018 tentang Tenaga Perpustakaan. Tata Tertib Perpustakaan SMP Negeri 1 larangan.
2.	Sarana dan prasarana	ATKKomputerPrinter
3.	Kompetensi pelaksana	SMA sederajatS1 Semua Jurusan
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dinas Pendidikan, Inspektorat Kabupaten
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan : “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan Kegiatan Setiap Tahun.

Standar Operasional Prosedur KTA Perpustakaan

Jenis Pelayanan :  Laboratorium IPA

• Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Siswa SMPN 1 Larangan Guru Mapel IPA Daftar Hadir Siswa dan Jurnal kelas
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Siswa wajib mengikuti semua tata tertib Laboratorium yang telah di buat oleh kepala laboratorium dan di setujui oleh kepala sekolah. Siswa di bimbing cara menggunakan peralatan laboratorium dengan benar dan hati-hati. Setelah selesai menggunakan laboratorium siswa wajib membersihkan alat-alat laboratorium dan mengembalikannya pada tempatnya.
3.	Jangka waktu pelayanan	2 x 40 menit atau 3 x 40 menit (sesuai dengan jam mengajar)
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan

• Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2.	Sarana dan Prasarana	Alat tulis dan Papan tulis Laptop / IT Proyektor dan LCD Alat dan bahan Laboratorium IPA Buku petunjuk penggunaan alat dan bahan IPA Meja dan Kursi
3.	Kompetensi Pelaksana	S1 (Biologi/Fisika/IPA)
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan
5.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
6.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala Laboratorium IPA dan Kepala SMP negeri I Larangan .
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh kepala laboratorium IPA dan Kepala SMP negeri I larangan

Standar Operasional Prosedur Laboratorium IPA

Jenis Pelayanan : Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM )

• Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Siswa / anak didik kelas VII, VIII dan kelas IX Semua dewan guru mapel Ada sarana dan prasarana ATK Buku paket untuk siswa dan guru Perangkat mengajar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Lima menit sebelum kegiatan berlangsung siswa sudah siap di ruang berlangsungnya pembelajaran. Sebelum jam pertama berlangsung siswa berdoa. Mengikuti pembelajaran dengan aktif sesuai sekenario pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yg dibuat oleh guru. Sebelum jam terakhir siswa berdo’a.
3.	Jangka waktu pelayanan	KBM untuk hari Senin s/d hari Kamis dimulai  jam 07.00 s/d jam 12.40 WIB. Hari Jum’at jam 07.00 s/d jam 10.20 WIB.  Hari Sabtu jam 07.00 s/d jam 11.20 WIB.
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa dan Administrasi
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Menyampaikan langsung secara lisan/tetulis kepada dewan guru dan kepala sekolah. Kotak saranBlog sekolah

• Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan MenteriPendidikan nomor 14 tahun 2008 tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2007 tentang Standar Proses. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 24 tahun 2016 tentang standar kompetensi inti dan kompetensi dasar.
2.	Sarana dan Prasarana	Gedung / ruang kelas sesuai jumlah rombel; Ruang Lab. IPA; Ruang Lab. Bahasa; Ruang Lab. Komputer; Ruang Perpustakaan; Musholla; Lapangan terbuka; Dokumen administrasi pembelajaran (RPP, buku jurnal kelas, jurnal guru, daftar hadir dan daftar nilai); Kursi meja dan papan tulis; Buku paket guru / siswa; Alat tulis kantor; Perangkat kelas; Komputer / IT, laptop, LCD dan slide proyektor
3.	Kompetensi Pelaksana	S1 dan S2 Disiplin ilmu guru sesuai dengan bidang tugasnya.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan
5	Jumlah Pelaksana	58 Tenaga Pendidik
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”   Jadwal pelajaranRPP
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I larangan dengan mengadakan rapat dinas minimal setiap bulan 1 kali Evaluasi kegiatan akhir tahun

Standar Operasional Prosedur KBM

Jenis Pelayanan : Legalisir

• Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Asli dan Copy dokumen yang akan dilegalisisr
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan ke Tata Usaha; Verifikasi dokumen; Mengisi buku legalisasi; Penandatanganan berkas oleh Kepala Sekolah; Pemberian stempel, Memberi nomor register.
3.	Jangka waktu pelayanan	30 Menit
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Administrasi
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Kotak SaranEmail :  smp01larangan@gmail.com Telepon : 081615304884 WA : – Datang Langsung ke SMPN 1 Larangan

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	Permendikbud nomor 29 Tahun 2014 Tentang Legalisir
2.	Sarana dan prasarana	ATK; Meja Kursi; Buku Register
3.	Kompetensi pelaksana	SLTA semua jurusan S1 semua jurusan
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Pamekasan Inspektorat Kab. Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan tertuang dalam maklumat Pelayanan :   “DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Rapat Rutin setiap 1 bulan sekali Evaluasi langsung oleh Kepala Sekolah

Standar Operasional Prosedur Legalisir

Jenis Pelayanan : Pelaksanaan Ujian

• Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Susunan Panitia Susunan Pengawas Ruang Jadwal ujian, kepengawasan dan pembiayaan Naskah Soal Peserta ujian
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Kepala Sekolah mengadakan rapat dengan dewan guru dan staf TU mengenai pelaksanaan ujian di sekolah. Dalam rapat tersebut Kepala Sekolah membentuk susunan kepanitiaan yang bertugas sebagai pelaksana dalam ujian yang diperkuat dengan SK Panitia Ujian. Panitia menyusun jadwal ujian, kepengawasan, pembiayaan dan tata tertib pelaksanaan ujian. Pendistribusian naskah soal oleh panitia disesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Pelaksanaan dan pengawasan ujian. Penyerahaan lembar jawaban hasil ujian ke masing-masing guru mapel untuk dikoreksi dan dinilai. Penyusunan laporan akhir dan dokumentasi.
3.	Jangka waktu pelayanan	Tengah Semester, Akhir Semester, Akhir Tahun Ajaran, sekitar bulan Maret dan bulan April—Mei.
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa dan Administrasi
6.	Penanganan pengaduan, dan masukan	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan

• Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2008 tentang Standar Isi. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 3 tahun 2007 tentang Standar Proses. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no 24 tahun 2016 tentang standar kompetensi inti dan kompetensi dasar.
2.	Sarana dan Prasarana	Alat tulis kantor Naskah SoalKomputer / IT
3.	Kompetensi Pelaksana	S1, Dewan Guru dan Staf TU yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan dan Pengawas Dinas Pendidikan
5.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
6.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I Larangan
7.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP Negeri I larangan

Jenis Pelayanan : Pendidikan Karakter (PHBI)

• Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Seluruh warga SMPN 1 Larangan Memakai pakaian yang sopan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Membentuk panitia PHBI Mengadakan rapat PHBI Membuat proposal kegiatan Sosialisasi kepada siswa dan orang tua Mengundang penceramah Pelaksanaan acara Evaluasi kegiatan Kegiatan selesai
3.	Jangka waktu pelayanan	insidentil
4.	Biaya / tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Jasa
6.	Penanganan pengaduan dan masukan	Dilakukan di mushalla SMPN 1 Larangan

• Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 2010 tentang Penetapan Hari-hari Besar Islam Tingkat Kenegaraan; Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Pasal 17 Ayat 3; Perpres Nomor 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; SK panitia PHBI
2.	Sarana dan Prasarana	ATK Komputer Printer Meubler Tenda/terop dan panggung Pengeras Suara
3.	Kompetensi Pelaksana	SMA. S1. S2
4.	Pengawas Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
5.	Jumlah Pelaksana	25 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan tertuang dalam maklumat pelayanan : “ DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UANDANGAN YANG BERLAKU”
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I Larangan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana akan dilakukan oleh Kepala SMP negeri I larangan

Standar Operasional Prosedur Pendidikan Karakter